Alasan Seorang Jurnalis Harus Masuk Organisasi Profesi

Ada banyak kasus yang menimpa jurnalis mulai dari ancaman oleh pihak luar, hingga tuntutan pengadilan baik hukum perdata maupun hukum pidana.

Berlatar belakang kebebasan pers dan menolak pengekangan pers, organisasi pers pun banyak bermunculan di Indonesia.

Di tahun 2006, terlihat ada sekita 26 organisasi wartawan dan perusahaan pers yang terdaftar, akan tetapi jumlah tersebut semakin berkurang seiiring berjalannya waktu

Dihimpun dari laman resmi dewanpers.or.id, terdapat 4 organisasi wartawan yang diakui dewan pers, yaitu Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Bermula dari maraknya statement para oknum Dewan Pers yang menyatakan bahwa legalitas Wartawan harus memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) dari dewan pers dan harus masuk ke Organisasi Wartawan dan perusahaan pers yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.

Jika tidak, maka kedudukan Wartawan tersebut akan dicap illegal dan abal-abal.

Hal ini pun menimbulkan reaksi dan kecaman dari kelompok mayoritas insan pers, organisasi wartawan dan Perusahaan Pers yang bukan konstituen Dewan Pers, dengan berujung aksi demo besar-besaran yang mengatasnamakan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatu.

Maka perlu dilakukan kajian ilmiah dan akademik, sehingga kajian ini setidaknya bisa menjadi acuan atau perbendaharaan ilmu untuk mewujudkan harapan dalam meningkatkan kebebasan pers Indonesia yang mengacu pada paradigma baru yaitu UU Pers No 40 Tahun 1999.

Mengingat keseluruhan norma yang dikandung dalam UU Pers berupaya memberikan jaminan kepada wartawan di Indonesia untuk melaksanakan fungsi hak, kewajiban dan perannya.

Untuk melaksanakan kebebasan pers dengan bergabung pada organisasi pers sebenarnya ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan seorang wartawan.

Pertama, wartawan atau jurnalis akan mendapat pengakuan atas pelaksaanaan tugas dan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi.

Kemudian, ketika bergabung dengan organisasi pers, seorang jurnalis juga akan memperoleh jaminan atas pelaksanaan peran dan fungsi serta pengembangan kompetensi profesional di dunia jurnalistik.

Dengan masuk ke sebuah organisasi pers, jurnalis nantinya juga memiliki peran dan kontribusi untuk membangun dunia jurnalistik yang lebih baik dan professional.

Selanjutnya, organisasi pers juga berperan aktif untuk memperjuangkan kebebasan pers dan menentang dengan keras pengekangan pers.

Salah satu contohnya dapat kamu lihat dari kasus penganiayaan seorang Jurnalis TV One yang melakukan liputan ke tanah sengketa di Deli Serdang.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut. Karena perbuatan tersebut termasuk salah satu upaya pengekangan pers.

Di sini, organisasi pers dapat memberikan bantuan advokasi bagi Jurnalis yang sedang mengalami masalah dalam kegiatan jurnalistiknya.

Selain itu, wartawan atau jurnalis juga memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalitas.

Nah, saat ini banyak sekali bertebaran media online, meskipun tidak dibarengi pemberitaan yang berkualitas. Padahal, pers berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan lembaga control sosial yang bersifat independen.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kalangan wartawan, maka organisasi pers diperlukan karena mempunyai peran yang cukup strategis.

Dalam berorganisasi, wartawan akan selalu dipantau karya-karya jurnalistiknya agar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Organisasi pers juga diharapkan mampu meminimalisir berita-berita hoax, berbau fitnah, dan cabul.