Perbedaan Sistem Pers Pada Orde Lama dan Orde Baru


Setiap profesi yang ada, pastinya mengalami perkembangan di setiap era. Hal itu juga termasuk dengan Pers yang ada di Indonesia. Untuk bisa bertahan hingga saat ini, banyak rintangan yang dihadapi untuk menjunjung tinggi profesi yang satu ini. 

Hal itu dikarenakan, pers mempunyai kegiatan yang ada di lapangan, dan juga menemui banyak orang untuk mendapatkan informasi.

Orang-orang yang dijumpai pun berasal dari berbagai kalangan dan resiko yang harus dihadapi untuk mendapatkan sebuah berita yang bermanfaatn untuk diketahui oleh masyrakat. Pers juga menjadi sarana oleh orang banyak untuk mengetahui informasi yang ada di sekitar.

Pers yang ada saat ini dibedakan menjadi 2 masa, yaitu masa orde baru dan masa orde lama. Untuk mengetahui lebih jelas, berikut perbedaan yang terjadi pada pers saat orde lama dan orde baru:

Orde Lama

Pers betumbu dan berkembang serta menjalani 3 masa hingga saat ini, yaitu masa revolusi fisik, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin.

Pada masa revolusi fisik, Pers berlangsung dari tahun 1945 hingga 1949. Adapun peristiwa penting terkait di masa ini berupa berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga Serikat Pene rbit Suratkabar (SPS) pada tanggal 8 Juni 1946.

Pada masa ini, tujuan berdirinya pers adalah untuk membantu pemerintah dalam berjuang untuk mengusir penjajah.Pada masa demokrasi liberal, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem parlementer, yaitu berpaham pada liberal. Masa ini berlangsung pada 1950 hingga 1959.

Pada masa ini, pemberitaan pers memiliki tujuan dengan didominasi oleh kepentingan partai politik. Dengan begitu, perusahaan pers yang ada terbantu di bidang pendanaan oelh partai politik tersebut.

Hal itu membuat pihak pers lebih cenderung menjadi partisan yang memperjuangkan sisi partai politik. Pada masa ini, pemberitaan yang disampaikan oleh pers kebanyakan tentang pertentangan antar partai politik yang muncul di media-media cetak pada saat itu.

Pada saat masa demokrasi terpimpin, menjadi masa baru setelah Presiden Soekarno memegang kekuasaan tunggal dan membubarkan konstituante.

Pimpinan negara sudah mulai bertindak otoriter termasuk kepada pers saat itu. Kritik yang ada pada pemerintah sudah mulai mencair dan kebebasan pers perlahan mulai tergerus.

Masa ini menjadi masa berkuasanya pers komunis. Pers komunis ini meripakan jenis pers yang mendukung ideologi yang diinginkan Soekarno yaitu ideologi Nasakom.

Padahal, beberapa pes lainnya menantang rezim Soeakarno dan pada akhirnya mengalami pencabutan izin terbit.

Orde Baru

Semakin adanya pergantian tahun, kekuasaan pemerintah orde lama mulai tergantikan dengan orde baru. Kehidupan pers di Indonesia pun mengalami kebebasan secara perlahan.

Hal itu dimulai ketika pemerintah pada orde baru mulai mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pers. Hal itu bercerita tentang berita yang dikeluarkan oelh pers tidak boleh disensor dan kekebasan yang dipunya merupakan sebagian dari hak warga negara.

Ada dua peristiwa yang terjadi pada pers di era orde baru yang sering disebut dengan pers pancasila, yaitu kebebasan pers memudar dan pers sebagai alat pemerintahan.

Kebebasan Pers Memudar

David T. Hill dalam bukunya Pers di Masa Orde Baru (2011), menjelaskan bahwa setelah Peristiwa Malari ada 12 pers yang kehilangan surat izin terbit dan surat izin cetak atau bisa dibilang dibredel oleh pemerintah.

Sejak saat itu, pers mendapat perhatian dan juga tekanan dari pemerintah. Tekanan tersbeut semakin kelihatan saat UU no.21 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966.

Pada UU yang diperbaharui, terdapat perubahan tentang surat izin yang dikenal dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Departemen Penerangan dan SIUPP merupakan faktor yang menjadi penghambat kebebasan pers pada masa orde baru.

Alat Pemerintahan

Pada masa ini, pers haruslah bersikap baik jikalau ingin terus berkarya dan bekerja. Hal itu terkait dengan pemberitaan tentang pada masa orde baru, agar tidak adanya keburukan yang dijadikan bahan berita.

Pada masa ini, pers seakan-akan menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaanya. Hal itu membuat pers tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, seperti mengawasi pemerintah dan juga menyalurkan aspirasi rakyat.

Penekanan ini berlangsung hingga runtuhnya kekuasaan pada pemerintahan orde baru.

Comments

Popular Posts